PEMBUKAAN RAPAT KOORDINASI PENGEMBANGAN SDM DAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI WILAYAH REGIONAL V (LIMA) SULAWESI

Dalam rangka mewujudkan sistem kesejahteraan sosial nasional yang inovatif dan kompetitif, Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial  Kementerian Sosial  RI menggelar Rapat Koordinasi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Kesejahteraan Sosial  (Rakorbang Kesos) di  enam Wilayah Regional, yaitu Regional I (Padang), Regional II (Bandung), Regional III (Yogyakarta), Regional IV (Banjarmasin), Regional V (Makassar) dan Regional VI (Papua), pada kesempatan tersebut Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional V (Lima) Sulawesi melaksanakan kegiatan Rakorbang Kesos sebagai awal dari kegiatan Nasional ini.

Mengawali gelaran akbar tersebut, pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013, Menteri Sosial RI, Dr. Salim Segaf Al Jufri, MA, membuka secara resmi  Rapat Koordinasi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Kesejahteraan Sosial (Rakorbang Kesos) di Wilayah Regional V Sulawesi di Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

Hadir dalam acara tersebut Gubernur Sulawesi Selatan Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, SH, MH. M.Si, Para Pejabat Eselon I Kementerian Sosial Republik Indonesia, Staf Khusus Menteri Sosial, Walikota Makassar, Walikota Palu, Bupati Bantaeng,  Kepala Dinas Sosial  Provinsi Sulawesi Selatan, Rektor Universitas Alkhairaat, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesejahteraan Sosial Tamalanrea Makassar, Perwakilan dari Universitas Hasanuddin.

Peserta Rakorbang Kesos terdiri dari Kepala Dinas/instansi Sosial Provinsi; Kepala Dinas/instansi Sosial Kabupaten/Kota; Pimpinan/anggota DPRD Provinsi; Pimpinan/anggota DPRD Kabupaten/Kota; Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi; Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten/Kota; Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi; Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten/Kota; Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bapeda Provinsi; Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bapeda Kabupaten/Kota; Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi; Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota; Ketua Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial/ Pekerjaan Sosial perguruan tinggi di wilayah Regional V ; Pejabat eselon II, III,  Fungsional Widyaiswara , Dosen, Peneliti, Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial  di

lingkungan Kementerian Sosial RI,  Ketua BK3S Propinsi di wilayah regional V Sulawesi; Ketua/ Komisioner Lembaga Sertifikasi Pekerja Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial (LSPS & TKS); Ketua/ Komisioner Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (BALKS); Ketua Lembaga Penelitian STKS Bandung, Fungsional Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial di Lingkungan Dinas/instansi Sosial,  Pengurus IPSI, IPPSI Ketua Forum NGO international/ nasional; Ketua lembaga kesejahteraan sosial/ organisasi sosial/ LSM ; Ketua Forum PSM; Ketua Forum Karang Taruna; Ketua PWI di wilayah regional Sulawesi serta peserta lainnya yang disesuaikan dengan peran strategis mitra kerja BBPPKS

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pengembangan SDM dan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Tahun 2013  bertema ”Mewujudkan Sistem Kesejahteraan Sosial Nasional yang Inovatif dan Kompetitif” dilaksanakan selama 4 hari dari tanggal 25- 28 Maret 2013.

Tujuan diselenggarakannya Rakorbang Kesos adalah mewujudkan koordinasi dan sinkronisasi sistem pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan profesi serta penyediaan data dan informasi yang inovatif dan kompetitif dalam pembangunan kesejahteraan sosial melalui upaya-upaya yang secara khusus dilaksanakan yakni:

·         meningkatkan relasi, komunikasi dan pertukaran informasi antar instansi/lembaga/unit kerja di lingkungan Kementerian Sosial, pemerintah daerah dan para pihak mitra strategis lainnya;

·         membangun sinergi dalam pelaksanaan program pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial; dan

·         meningkatkan kerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, pengembangan profesi pekerjaan sosial, serta penyediaan data dan informasi kesejahteraan sosial.

Materi Rapat Koordinasi Pengembangan SDM dan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Tahun 2013 difokuskan pada 4 cluster tugas dan fungsi Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI, yaitu:

1.  Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial:

2.  Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial

3.  Pengembangan Profesi Pekerjaan Sosial

4.  Penyediaan Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial

Selain membuka pelaksanaan Rakorbang Kesos, Menteri Sosial juga menyaksikan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Badiklitkesos dengan Pemerintah Daerah Kota Makassar, Pemerintah Daerah Kota Palu, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng, Universitas Hasanuddin Makassar, Universitas Alkhairaat dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesejahteraan Sosial (STIKS) Tamalanrea Makassar.

 

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Menteri Sosial menyerahkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk Provinsi Sulawesi Selatan di 15 Kabupaten, 128 kecamatan dengan jumlah RTSM 58.218 KK dengan besar bantuan Rp.41.520.850.000. yang diserahkan kepada Gubernur Sulawesi Selatan; Bantuan mobil tangki air senilai Rp. 321.920.000. untuk kab. Soppeng yang diserahkan kepada Bupati Soppeng; Bantuan mobil RTU senilai Rp. 368.540.000 untuk Kabupaten Maros. Yang diserahkan kepada Bupati Maros; bantuan untuk Kabupaten Jeneponto berupa Bahan Bangunan Rumah korban  Kebakaran untuk 59 KK senilai Rp. 826.000.000 bagi rumah yang rusak berat dan BBR Kebakaran untuk 10 KK senilai      Rp. 60.000.000. untuk rumah yang rusak ringan yang diserahkan kepada Bupati Jeneponto serta penyerahan Sertifikat Training of Trainers pendidikan dan pelatihan Program Kesejahteraan Sosial Anak dan Sertifikat Training of Trainers pendidikan dan pelatihan pendamping Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat.

Melalui Rapat Koordinasi ini, diharapkan kinerja untuk mewujudkan koordinasi dan sinkronisasi sistem pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan profesi serta penyediaan data dan informasi yang inovatif dan kompetitif dalam pembangunan kesejahteraan sosial terus mengalami peningkatan, baik kuantitas maupun kualitasnya. Dengan demikian pada gilirannya mampu melahirkan SDM dan program pelayanan kesejahteraan sosial yang inovatif dan kompetitif untuk mendukung sistem pembangunan kesejahteraan sosial.



di Postkan Oleh : Pniel Halawa

MENSOS MEMBUKA SECARA RESMI DIKLAT MANAJEMEN KESERASIAN SOSIAL BAGI BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM) SEKOTA PALU DAN DAN DIALOG PENGUATAN KEARIFAN LOKAL

Keserasian sosial telah tumbuh dan berkembang di Indonesia, menjadi  budaya dan jati diri bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pada masa lalu, keserasian sosial menjadi alat pemersatu dan penyelaras keragaman dalam membentuk NKRI. Pada saat ini dan masa mendatang, keserasian sosial menjadi modal dasar dalam pembangunan bangsa, sekaligus menjadi identitas bangsa Indonesia di tengah pergaulan global. Namun demikian, disadari bahwa keserasian sosial tidak bersifat statis, melainkan dinamis sehingga harus dipelihara dan dijaga agar tumbuh terpelihara dan terwariskan pada generasi penerus bangsa.  Bila konflik sosial dapat dikendalikan, maka keamanan akan meningkat. Keamanan meningkat akan memberikan kewaspadaan nasional yang tinggi pula yang otomatis akan membentuk ketahanan nasional. Disinilah, generasi muda sangat diharapkan mampu berperan aktif dalam mewujudkan ketahanan sosial masyarakat. Untuk mempersiapkan generasi muda sebagai pelopor pembangunan kesejahteraan sosial yang mampu menciptakan keserasian sosial dan ketahanan sosial masyarakat. Maka diperlukan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan pengetahuan tentang manajemen keserasian sosial yang ditujukan bagi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Dalam rangka mewujudkan kebijakan dan program kesejahteraan sosial yang salah satunya adalah keserasian sosial dan ketahanan sosial masyarakat. Kegiatan ini merupakan satu pola terpadu dalam penguatan keserasian sosial dengan menggambungkan dua event yakni (1) kegiatan diklat yang di inisiasi Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional V Sulawesi di Makassar dan (2) Kegiatan dialog Sosial yang diinisiasi Direktorat Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial (BSKBS).

Dengan Adanya Kegiatan diklat dan dialog ini diharapkan terdapat lima point yang harus diperoleh

1. Kita mendapatkan alumni diklat, pemuda/mahasiswa pejuang yang mampu menjadi agen penguat keserasian sosial di dunia kampus, dan kelak diimpelementasikan di masyarakat sesuai dengan ilmu dan bidang pengabdiannya.

2.  Kita mampu melahirkan dialog sosial yang melibatkan berbagai unsur dan lapisan sosial. Dengan demikian dari Sulawesi Tengah ini kita mampu melahirkan sumber daya manusia serta berbagai metode resolusi konflik yang tumbuh secara “botoom up” hasil dialog dari bawah sesuai aspirasi masyarakat

3.   Kita tidak ingin penanganan bencana sosial hanya selesai di atas kertas atau hanya di puncak gunung, tetapi akar persoalannya tidak tersentuh. Untuk itu unsur akademisi para pakar dilibatkan dalam kegiatan ini sehingga formula penanganan lebih sistematis, akuntabel memberikan sumbangsih solusi komprehensif dalam pencegahan dan penanganan bencana sosial. Tentunya para pakar memiliki kemampuan mendeteksi akar permasalahan sehingga penanganan bencana sosial dapat tuntas dan tidak terulang kembali.

4.   Lebih dari itu, kita harus kembalikan ke hakekat dasar bahwa pendidikan dalam keluarga merupakan fokus utama dalam pencegahan dan penanganan bencana sosial. Saya menyambut baik beberapa daerah yang menerapkan kebijakan penguatan budi pekerti dan pengajaran agama di keluarga. Terlebih bagi wilayah Sulawesi Tengah yang religius tentunya sangat cocok sebagai pelopor penguatan keserasian sosial di masyarakat.

5.   Perlunya penataan dan penguatan Early Warning System (sistim peringatan dini). Hal ini sesuai dengan sifat kebencanaan (alam maupun sosial) yang sulit diprediksi. Perlu mengenal potensi konflik, memetakan konteks persoalan yang bisa memicu konflik serta tentunya memperkuat jaringan koordinasi, koolaborasi dan penguatan jejaring kerja antar sektor dalam rangka kegiatan pencegahan, penanganan dan kegiatan pasca konflik. Pencegahan secara dini dapat dilakukan dengan menempatkan potensi sumber sosial di tingkat akar rumput (PSM, TKSK, KT, tokoh masyarakat, agama ) sebagai agen pencerahan dan pencegahan konflik sosial. Untuk membangun sistem peringatan dini, diperlukan juga tenaga-tenaga Fungsional Pekerja Sosial spesialis manajemen bencana

Sasaran

1.       Diklat : Para mahasiswa generasi muda yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa se Sulawesi Tengah

2.       Dialog : antar masyarakat dari berbagai unsur dan lapisan di Sulawesi Tengah.

Waktu dan Tempat

Diklat dan Dialog ini diselenggarakan dari tanggal 19 s/d 22 Februari 2013 bertempat di hotel Graha Mulia Jl. Tanjung Satu No. 70 Kota Palu Sulawesi Tengah.

Peserta

Peserta Diklat berjumlah 90 orang berasal dari perguruan tinggi di kota Palu

No.	Asal Peserta	Jumlah
1	UNIVERSITAS TADULAKO	15 Orang
2	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH	15 Orang
3.	UNIVERSITAS AL HAERAT	45 Orang
4.	STAIN	15 Orang
	JUMLAH	90 Orang

Sedangkan Dialog diikuti peserta dari unsur masyarakat dari berbagai lapisan secara invidu maupun kelembagaan dari kota Palu dan sekitarnya Fasilitator /tenaga pengajar untuk diklat antara lain dari :

1.       Kementerian Sosial Republik  Indonesia

2.       Polda Sulawesi Tengah

3.       Universitas Al-Khairaat Palu.

4.       Pusat Studi Konflik Sosial Kota Palu Sulawesi Tengah

Adapun kegiatan Dialog difasilitasi oleh nara sumber dari  :

1.       Kementerian Sosial RI

2.       Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

Dipostkan : Pniel S Halawa