PENYELENGGARAAN PROGRAM DESA SEJAHTERA DI 10 KABUPATEN TERTINGGAL WILAYAH REGIONAL SULAWESI
( A.S. Kaso)
Penyelenggaraan kesejahteraan sosial di 10 kabupaten tertinggal tahun anggaran 2011 untuk wilayah Regional V Sulawesi baru saja selesai dilaksanakan oleh Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Makassar. Kegiatan ini diselenggarakan secara serempak di 6 provinsi yang menjadi wilayah kerja balai diklat Makassar, dengan melibatkan seluruh kekuatan personil balai dan juga personil 3 UPT Panti Sosial Kemensos yang ada di Kota Makassar beserta para widyaiswara Pusdiklat Kessos. Dengan segala kekurangan dan kemampuan yang dimiliki oleh balai diklat, kegiatan dapat berlangsung sesuai jadwal yang telah ditetapkan tanpa mengalami hambatan yang berarti di lapangan. Hal ini dimungkinkan oleh karena perancangan skenario pelaksanaan di lapangan telah dilakukan melalui beberapa kali exercise dalam rapat-rapat/pertemuan untuk menghimpun masukan dan tanggapan dengan tetap berasumsi menggunakan manajemen resiko, sekiranya terjadi di lapangan maka sebisa mungkin melakukan tindakan yang beresiko paling minimal.
Berikut penulis mencoba mendeskripsikan secara singkat sekelumit perjalanan “Kilas Balik” mulai dari denyut nadi dan nuansa apa dibalik munculnya “Program Desa Sejahtera” dan apa yang telah dilakukan hingga berakhirnya pelaksanaan kegiatan kediklatan di masing-masing lokasi.
A. Latar Belakang
Berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional dan Kontrak Kinerja Menteri Sosial dengan Presiden RI pada Kabinet Indonesia Bersatu II, Kementerian Sosial bertanggung jawab pada upaya optimalisasi penanganan 50 kabupaten tertinggal se-Indonesia sampai dengan tahun 2014.
Untuk mencapai hal tersebut diperlukan suatu perencanaan yang tepat guna dan tepat sasaran berdasarkan hasil penelitian/kajian-kajian lapangan secara sistematis dengan berpedoman pada data kabupaten tertinggal menurut versi Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.
Sebagai langkah awal maka diterbitkanlah Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor : 06B/HUK/2010, tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di 50 (lima puluh) Kabupaten Daerah Tertinggal.
Di awal tahun 2011 pada kegiatan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) dilingkungan Badiklit Kessos yang di selenggarakan di Inna Kuta Beach Hotel Bali, awal pertama kali penulis mendapatkan informasi tentang arah kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di 50 kabupaten tertinggal yang akan dimotori oleh Badiklit Kessos, dengan melibatkan masing-masing Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional I s/d VI dan B2P3KS serta UPT Pusat di lingkungan Badiklit Kessos bersama dengan Unit Teknis di jajaran Kementerian Sosial, dengan menggunakan anggaran hasil penghematan 10% K/L khususnya yang ada di Kementerian Sosial melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun 2011 (APBN-P).
Badiklit Kessos sesuai tugas dan fungsinya, dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di 50 kabupaten tertinggal ini, bertanggung jawab untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan baik SDM Aparat Pemerintah maupun unsur masyarakat dan melakukan Quick Research serta melakukan supervisi, monitoring dan mengevaluasi terhadap hasil program dan kegiatan yang telah dilaksanakan nantinya pada masing-masing lokasi sasaran garapan.
Sedangkan Unit Teknis Kementerian Sosial, bertanggung jawab dalam intervensi bantuan sosial sesuai program dan kegiatan masing-masing direktorat jenderal, yang dapat berupa pemberian pelayanan dasar kepada PMKS dan PSKS di lokasi daerah kabupaten tertinggal, sebagaimana tertuang dalam SK Mensos Nomor : 06B/HUK/2010.
B. Dasar Hukum
1. Undang-Undang RI Nomor : 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang RI Nomor : 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Instruksi Presiden RI Nomor : 1 Tahun 2010, tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional;
4. Instruksi Presiden RI Nomor : 3 Tahun 2010, tentang Pembangunan Yang Berkeadilan;
5. Kontrak Kinerja Menteri Sosial dengan Presiden RI dalam KIB II, tentang Penanganan 50 Kabupaten Tertinggal.
6. Surat Keputusan Menteri Sosial RI Nomor : 06B/HUK/2010, tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di 50 (lima puluh) Kabupaten Daerah Tertinggal.
C. Tujuan
Percepatan pembangunan kesejahteraan sosial di 50 daerah kabupaten tertinggal, pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan sosial secara konkrit melalui redistribusi kegiatan yang dapat dicapai oleh warga masyarakat melalui kebijakan dan strategi yang dapat merespon kebutuhan yang tepat sasaran, yang pada akhirnya akan menciptakan suatu ketahanan sosial di masyarakat.
D. Pelaksanaan Kegiatan
Pelaksanaan kegiatan yang penulis paparkan pada kesempatan ini terbatas hanya yang telah dilaksanakan oleh Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Makassar (Regional V), sebagai berikut :
1. Lokasi (6 provinsi).
NO | PROVINSI | KABUPATEN | KECAMATAN | DESA |
1 | Sulawesi Utara | Kep. Sangihe | Tabukan Tengah | Bowongkali |
Kep. Talaud | Essang Selatan | Ensem Timur | ||
2 | Gorontalo | Boalemo | Botumoito | Patoameme |
3 | Sulawesi Tengah | Poso | Poso Kota | Kayamanya |
Tojo Una-Una | Ampana Kota | Uentanaga Atas | ||
4 | Sulawesi Tenggara | Konawe | Tongauna | Asao |
Buton | Lakudo | Lakuda | ||
5 | Sulawesi Barat | Mamasa | Mamasa | Taupe |
6 | Sulawesi Selatan | Jeneponto | Bangkala | Kapita |
Luwu | Walenrang | Baramamase |
2. Bentuk Kegiatan.
Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyelenggaraan diklat, sebagai berikut :
a. Diklat TKSP : Diklat Manajemen Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (10 angkatan, dengan masing-masing angkatan berjumlah 30 orang, selama 7 hari = 60 Jamlat).
Peserta terdiri dari unsur PNS lintas sektor di masing-masing Kabupaten; Dinas Sosial, Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi, Dinas Pendidikan, PMD, Disnaker, Kandep Agama, BKKBN, Dinas Pertanian, Bagian Kesra, Pemberdayaan Perempuan, Infokom, Seksi Kesra Kecamatan, Sekretaris Desa.
b. Diklat TKSM : Diklat Manajemen Pendampingan Sosial Program Desa Sejahtera (10 angkatan, dengan masing-masing angkatan berjumlah 30 orang, selama 7 hari = 60 Jamlat).
Peserta terdiri dari unsur Relawan Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial di masing-masing Desa locus; PSM, Karang Taruna, TKSK, Orsos, WKSBM, BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Wanita, Aparat Desa, PKK, Posyandu, Majelis Taklim, Kelompok Tani, dll.
3. Kompetensi Yang Diberikan.
a. TKSP :
- Perencanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- Pengorganisasian Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- Pelaksanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- Pengendalian Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
b. TKSM :
- Mempertemukan kebutuhan, masalah sosial dengan potensi sumber kesejahteraan sosial.
- Kerelawanan.
- Kepemimpinan (memotivasi, memimpin pertemuan, pengambilan keputusan).
- Participatory Rurral Apraisal (PRA).
- Metode Group Work.
- Program Kesejahteraan Sosial.
- Pendataan PMKS dan PSKS.
- Pelaporan.
4. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan.
NO | PROVINSI/KABUPATEN | JENIS DIKLAT | |
TKSP | TKSM | ||
1 | Kab. Sangihe Prov. Sulut | 14 s/d 20 Nov 2011 | 14 s/d 20 Nov 2011 |
2 | Kab. Kep. Talaud Prov. Sulut | Sda | Sda |
3 | Kab. Boalemo Prov.Gorontalo | Sda | Sda |
4 | Kab. Poso Prov. Sulteng | Sda | Sda |
5 | Kab. Tojo Unauna Prov.Sulteng | Sda | Sda |
6 | Kab. Konawe Prov. Sultra | Sda | Sda |
7 | Kab. Buton Prov. Sultra | Sda | Sda |
8 | Kab. Jeneponto Prov. Sulsel | Sda | Sda |
9 | Kab. Mamasa Prov. Sulbar | 01 s/d 07 Des 2011 | 01 s/d 07 Des 2011 |
10 | Kab. Luwu Prov. Sulsel | Sda | Sda |
E. Respon Atas Hasil Pelaksanaan Kegiatan
1. Respon Pemerintah Daerah.
a. Pada umumnya Pemerintah Daerah bersama dengan SKPD lainnya mengapresiasi dan mengharapkan adanya keberlanjutan atas program dan kegiatan kediklatan yang telah dilaksanakan, mengingat semakin kompleks dan berkembangnya jenis permasalahan sosial dewasa ini, dan sangat bermanfaat karena merupakan transfer knowledge, skill dan attitude yang pertama kalinya dilaksanakan di daerah, yang diharapkan akan langsung dapat menambah wawasan pengetahuan dan pemahaman tentang PMKS dan PSKS.
b. Pemerintah daerah menganggap diklat TKSP dan TKSM pada program desa sejahtera merupakan langkah awal dalam menyiapkan sumber daya aparat pembangunan kessos di masing-masing kabupaten, sebagai investasi SDM yang mengetahui, memahami dan mampu menerapkan proses pemberian pelayanan kessos kepada para PMKS dan bagaimana melakukan pemberdayaan PSKS, yang ukurannya tidak bisa disamakan dengan intervensi bantuan sosial lainnya.
c. Pemerintah Daerah khususnya aparat penyelenggara pembangunan kesejahteraan sosial selama ini masih awam tentang sistem kesejahteraan sosial dan pemecahan permasalahan sosial yang ternyata tidak semudah apa yang dibayangkan, mengingat sasaran pelayanan adalah “manusia” yang mempunyai keunikan masing-masing individu untuk diberdayakan agar dapat berfungsi sosial di masyarakat secara wajar.
d. Pemerintah Daerah khususnya pada pemerintahan kecamatan, mengharapkan kegiatan ini dapat diperluas kepada desa lainnya yang masih kategori tertinggal, khususnya pembekalan dalam bentuk kediklatan yang memberikan wawasan pengetahuan tentang permasalahan kessos dan pendampingan di masyarakat.
2. Respon Masyarakat.
a. Melalui kegiatan diklat Program Desa Sejahtera, menimbulkan optimisme masyarakat tentang pembangunan kessos yang di motori oleh warga pedesaan.
b. Apresiasi dari masyarakat yang sangat tinggi, oleh karena adanya kegiatan ini dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mereka untuk melakukan pendampingan dalam proses pemecahan masalah kessos di daerahnya.
c. Adanya harapan yang besar dari warga masyarakat bahwa kegiatan ini dapat berkelanjutan, sehingga pembangunan kessos di wilayah mereka akan lebih cepat dan nyata dirasakan.
d. Setelah mengikuti diklat TKSM, warga masyarakat berkeinginan untuk segera secara mandiri dapat melakukan pembentukan kepengurusan/pengorganisasian tim pendampingan di pedesaan dalam rangka mempermudah dan memperlancar kegiatan penyelenggaraan kessos di lapangan.
e. Warga masyarakat mengharapkan adanya tindak lanjut dari pembekalan pengetahuan melalui diklat ini dalam bentuk kegiatan berupa bantuan stimulan untuk dikelola secara bersama-sama dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan.
f. Melalui diklat program desa sejahtera, dapat menimbulkan rasa kebersamaan dan sepenanggungan dalam menghadapi permasalahan sosial secara lebih terorganisir dan dapat dipertanggungjawabkan.
F. Hambatan/Kendala
1. Direktorat/unit teknis Kemensos pada tahun 2011 ini, belum mengalokasikan sinergitas masing-masing kegiatannya pada lokasi kabuter yang telah diintervensi oleh Balai Diklat, hal ini sangat penting sebagai upaya tindak lanjut kesinambungan program peningkatan kapasitas SDM TKSP dan TKSM, sehingga warga masyarakat dapat langsung melakukan aktifitas penyelenggaraan kessos di masing-masing kabupaten tertinggal berdasarkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki.
2. Kesinambungan/keberlanjutan program desa sejahtera terkesan hit and run, oleh karena alokasi anggaran 2012 tidak terfasilitasi kegiatan pasca diklat yang antara lain dapat berupa koordinasi pembinaan lintas sektor, pemantapan pembinaan para pendamping masyarakat, sarasehan, advokasi pendampingan sosial, dll.
3. Waktu pelaksanaan program desa sejahtera sangat sedikit (November s/d Desember 2011), sehingga terkesan terburu-buru.
G. Kesimpulan
1. Program Desa Sejahtera (PDS) merupakan program yang menekankan peran aktif dari masyarakat, dalam rangka meningkatkan martabat manusia yang mampu membebaskan diri dari belenggu kemiskinan dan keterbatasan akses.
2. Program ini memadukan antara kebijakan sosial dan kebijakan ekonomi.
3. Kebijakan Sosial menjadi media untuk meningkatkan modal sosial dan SDM agar mampu berpartisipasi dalam kegiatan ekonomis produktif.
4. Program ini menjadi model pembangunan manusia yang di design dengan berbasis pada investasi sosial untuk mempersiapkan SDM yang berkualitas, yang memiliki kemandirian dalam mengelola sumber daya dan potensi yang ada di desa.
5. Program ini tidak hanya sekedar pemberian bantuan sosial yang terkesan sekedar pemberian pelayanan dasar saja, akan tetapi berorientasi pada pemulihan kepercayaan diri masyarakat desa, sehingga mampu memberdayakan diri dalam mengatasi masalah di desanya (seperti LSD).
6. Pengalokasian anggaran publik dari berbagai SKPD di daerah secara terkoordinasi dimanfaatkan untuk pemberdayaan dan pendidikan (life skill education) sehingga lahir tenaga kerja yang berkualitas dan memiliki daya saing di pedesaan.
7. Program ini merupakan penguatan modal sosial yang dapat memperkuat solidaritas sosial yang berfungsi sebagai perekat stabilitas sosial.
H. Saran
1. Badiklit Kessos melalui masing-masing BBPPKS di wilayah regionalnya, menyelenggarakan Diklat TKSP dan TKSM, sebagai tindak lanjut pengembangan PDS di masing-masing provinsi dengan melakukan perbaikan-perbaikan & modifikasi penyelenggaraan kediklatan berdasarkan hasil evaluasi.
2. Masing-masing Direktorat Jenderal Kemensos memfasilitasi melalui pembiayaan Dekonsentrasi dan TP terfokus pada lokasi PDS sebagai pilot project sampai dengan 2014, sehingga memudahkan mengukur capaian kinerja tingkat keberhasilan dan kegagalannya.
3. Pemerintah Daerah melalui masing-masing Dinas Sosial, melakukan penguatan kelembagaan Rumah Sosial dengan sumber pembiayaan Alokasi Dekonsentrasi dan TP, dalam bentuk kegiatan :
a. Forum Komunikasi Pengurus Rumah Sosial PDS (pendampingan, konsultasi dan sosialisasi) di masing-masing regional BBPPKS sebanyak 2 kali dalam setahun s/d 2014.
b. Pemberian honor pertriwulan kepada pengurus Rumah Sosial dan Pendamping Masyarakat, untuk meningkatkan tanggungjawab dan motivasi dalam melaksanakan tugas di masing- masing daerah.
c. Bantuan stimulan (Usaha Ekonomis Produktif, UKS, Manajemen Organisasi, Kube).
d. Pulahta Kessos dan Moneva.
e. Sarasehan di tingkat lokal (masing-masing Desa locus PDS).
f. Diharapkan Dinas Sosial dapat menjalin hubungan kerjasama dengan lintas sektor setempat guna terwujudnya integrasi konsentrasi kegiatan pembinaan masing-masing sektor di desa PDS.
Diharapkan Pemerintah Kabupaten dapat mereplikasikan PDS pada desa tertinggal lainnya yang belum sempat terjangkau saat ini. 
