WORKSHOP DAN SOSIALISASI PELAYANAN TERPADU DAN GERAKAN MASYARAKAT PEDULI KABUPATEN/KOTA SEJAHTERA "PANDU GEMPITA" DI KABUPATEN BANTAENG PROV SULSEL TANGGAL 24 JUNI 2013

Kepala Badiklit Kesos Kementerian Sosial RI

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan untuk  mengupayakan terpenuhinya taraf kesejahteraan sosial masyarakat. Pada perkembangannya, dinamika lingkungan strategis menuntut perubahan paradigma dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Termasuk di antaranya perubahan tuntutan reformasi birokrasi yang mensyaratkan perlunya pelayanan publik yang berkualitas, berorientasi pada kepuasan penerima layanan.

Sambutan Bupati Bantaeng

Pelayanan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial  selama ini telah dilakukan namun masih bersifat; pelayanan sosial sektoral/fragmentaris, jangkauan yang terbatas, hanya merespon masalah aktual secara reaktif, fokus pelayanan masih berbasis institusi dan  belum adanya rencana strategis nasional untuk keterpaduan pelayanan.

Peserta Workshop dan Sosialisasi

Selama ini pula, pelayanan sosial dalam rangka penanggulangan masalah kemiskinan dan masalah sosial lainnya masih bersifat sektoral dan belum menunjukan keterpaduan. Pelayanan masih terpencar dan belum terintegrasi, terdapat 20 program

Penandatanganan MoU antara Kepala Badiklit Kesos
           Kemensos RI dengan Bupati Bantaeng Prov. Sulsel

penanggulangan kemiskinan baik di pusat, provinsi, kabupaten/kota. Sasaran orang miskin namun dengan berbagai metode targeting dan data base yang berbeda. Peraturan yang berbeda serta sulit mengukur efektivitas program bahkan membingungkan masyarakat untuk dapat menjangkau dan mengakses layanan dimaksud.

Pada saat ini terjadi pergeseran paradigma dimana pelayanan sosial harus dilakukan secara ;  terpadu dan berkelanjutan, menjangkau seluruh warga yang mengalami masalah sosial, menggunakan sistem dan program yang melembaga dan profesional, mengedepankan peran dan tanggung jawab keluarga serta masyarakat yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional serta Rencana Strategis.

Mengingat kompleksitas permasalahan sosial maka idealnya penanganannya harus dilakukan secara terintegrasi dan terpadu, lintas sektor, lintas pelaku. Disamping itu, di era otonomi daerah ini, pelayanan sosial harus lebih menjangkau masyarakat di tingkat akar rumput. Konsekuensinya bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus lebih mengenali  dan memahami permasalahan sosial di daerahnya, sekaligus mampu memberikan solusi layanan yang dibutuhkan masyarakatnya, secara tepat, cepat, epektif dan efisien serta terintegrasi. 

Dengan bergulirnya reformasi birokrasi maka berbagai kebijakan maupun pelayanan sosial harus lebih epektif dan efisien dilakukan serta lebih mampu menjangkau sasaran secara proaktif. Dalam hal ini pemerintah pusat dengan pemerintah daerah harus bekerja sama menjawab kebutuhan akan lembaga pelayanan yang mudah dijangkau, diakses serta dijadikan sarana bagi masayarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Peserta Workshop dan Sosialisasi Pandu Gempita

Upaya ke arah itu telah dilakukan melalui penandatangan kesepahaman yang sudah dibangun antara pemerintah Pusat dan Daerah melalui upaya penyelenggaraan Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten/Kota Sejahtera (Pandu Gempita). Salah satu wujud implementasi dari Pandu Gempita adalah terbentuknya lembaga yang mampu memberikan pelayan secara terpadu bagi masyarakat. Keterpaduan didasarkan oleh prinsip keadilan untuk semua yang melindungi hak asasi manusia.

Dalam hal ini dibutuhkan  pelayanan sosial terpadu dan berkelanjutan (one stop service); menjangkau seluruh warga yang mengalami masalah sosial (universal approach); sistem dan program kesejahteraan sosial yang melembaga dan profesional; mengedepankan peran dan tanggung jawab keluarga serta masyarakat.

Oleh : P.S Halawa